TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DALAM KAWASAN HUTAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN DI PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH

  • Sukirno Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
  • Kartika Winkar Setya Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
  • Yuliani Catur Rini Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Keywords: use exploited; forest tenure conflicts; regulation; legislation.

Abstract

The purpose of this research is to examine the handling and the resolution of tenurial conflicts in forest areas. The factors examined in this research are the regulation of prohibition and juridical consequences regarding tenure conflicts that occur in the forest area. The conflict arose due to the use and exploitation of the forest by the village community and the government. This research uses normative legal research. The approach used is the statutory approach and case approach. The results of this study are a regulation on the use of forest areas by the laws and regulations so that optimal and sustainable forest utilization is achieved at Perhutani Central of Java. The aim of resolving tenure conflicts is to restore state forest according to their status function because forest is the lifeblood of many people so forest must be reserved, one of which is through law enforcement and implementing the applicable laws and regulation at Perum Perhutani.

References

Adib, Mohammad. (2020). “Perhutanan Sosial Dorong Reforestasi, BukanLegalisasiDeforestasi”,https://www.mongabay.co.id/2018/07/30/perhutanan-sosial-doronganreforestasi-bukan-legalisasi-deforestasi/, 3 April 2020.

Ambarwati, Maria Endah., Sasongko, Gatot., & Therik, Wilson M.A. (2018). Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH temanggung, KPH Semarang). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Volume 2, Issue 6, 112-120.

Astuti, Rini. (2013). Ekologi politik redd+: kontestasi politik, modal, dan, pengetahuan. Wacana: Jurnal Transformasi Sosial, Volume 30, Issue 15, 3-13.

Ibrahim, Anis. (2004). Penyelesaian Sengketa Tanah Kawasan Hutan Negara Di Kabupaten Lumajang. Argumentum, Volume 3, Issue 2.

Lisdiono, Edi. (2018). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup haruslah berdasarkan tanggungjawab mutlak atau unsur kesalahan. Jurnal Spectrum Hukum, Volume 11, Issue 2, 67-76.

Media Berita Kehutanan dan LingkunganBINA, Edisi 03 Mei 2021/Th.XLVII, PT Manunggal Jaya Semarang, 2021.

Saputra, Deby., Siswahyono., & Suhartoyo, Hery. (2021). Pemanfaatan lahan oleh masyarakat di kawasan hutan produksi terbatas air bengkenang, kecamatan air Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Journal of Global Forest and Environmental Science, Volume 1, Issue 1, 10-18.

Sukmanooto, Bambang. (2016). Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan. Direksi Perhutani: Jakarta.

Susilowati. Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani. Jurnal Repertorium, Volume 3, 143-151.

Thahira, Atika. Penegakan Hukun Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. Jurnal Cendekia Hukum Volume 5, Issue 2,

Windarti, Ratna Artha. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pres.

Yin, Robert K., & M MUdzakir, Djauzi. (2000). Study kasus (desain dan metode), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Published
2023-10-08